RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum agar layanan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mengatakan pengawasan menjadi bagian krusial untuk memastikan bantuan hukum berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.

Menurutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga agar setiap program bantuan hukum mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan keadilan.

“Pengawasan ini diperlukan agar pelaksanaan bantuan hukum tetap sesuai ketentuan, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Saefur.

Sebagai bentuk implementasi, Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan kegiatan pengawasan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Madani, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari laporan atensi pimpinan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI.

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah (Panwasda) yang turut melibatkan Sekretaris Panwasda Kanwil Kemenkum Sulbar, Mardiana.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan kunjungan langsung ke kantor LBH Mitra Madani yang telah terakreditasi. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Polewali Mandar.

Tim juga memeriksa kelengkapan administrasi perkara yang ditangani, baik yang telah diunggah pada aplikasi Sidbankum maupun dokumen fisik yang tersedia. Hal ini untuk memastikan kesesuaian data serta validitas laporan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan LBH Mitra Madani telah menangani sejumlah perkara, terdiri dari 6 kasus pada tahap penyidikan, 7 kasus di tahap persidangan, serta 1 kasus pada tingkat banding. Selain itu, kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum telah dilakukan sebanyak dua kali.

Sebagai tindak lanjut, Tim Panwasda mendorong percepatan pengunggahan data dan berkas ke dalam aplikasi Sidbankum guna mendukung kelancaran proses pencairan anggaran bantuan hukum.

Kanwil Kemenkum Sulbar juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum agar akses keadilan bagi masyarakat miskin semakin luas.

Melalui pengawasan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan.