Kemenkum Sulbar Komitmen Bangun Sinergi Reformasi Hukum

RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, berkomitmen membangun sinergi dalam melakukan reformasi hukum.

Hal itu disampaikan setelah mengikuti secara virtual kegiatan Kick Off Meeting pengunggahan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,” Senin 6 April 2026.

Ia mengatakan P elaksanaan kick off meeting ini menjadi tahapan awal dalam rangkaian penilaian IRH yang merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran reformasi birokrasi secara nasional. Melalui kegiatan ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong untuk mempersiapkan data dukung secara optimal.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pelaksanaan penilaian IRH perlu dilakukan secara maksimal karena menjadi bagian integral dari evaluasi reformasi birokrasi. Selain itu, terdapat rencana penyesuaian variabel penilaian pada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas dan akurasi pengukuran.

“Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dengan tim asesor. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan proses penilaian berjalan efektif serta mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola hukum,”katanya

Sementara itu, Kepala BPHN, Min Usihen, menegaskan bahwa pelaksanaan IRH tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi memiliki tujuan jangka panjang dalam membangun sistem hukum yang tertata, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung reformasi hukum, khususnya dalam peningkatan kualitas regulasi daerah yang selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta pelayanan publik yang prima,”tutupnya