RRI.CO.ID, Mamuju- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagai upaya menyatukan arah kebijakan dan program pembangunan keluarga dari tingkat pusat hingga daerah.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Rezky Murwanto, dalam wawancaranya di sela-sela kegiatan di Grand Maleo Hotel, Kamis, 12 Maret 2026, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ia menambahkan, kegiatan tersebut penting untuk dilakukan sebagai ruang koordinasi antara BKKBN dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Jadi ini merupakan program tahunan yang rutin kita lakukan untuk melakukan koordinasi. Setiap tahun kita sudah melakukan perencanaan untuk program di tahun tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, melalui Rakorda tersebut diharapkan arah kebijakan serta program yang telah dirumuskan di tingkat pusat dapat selaras hingga ke tingkat daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam program tersebut adalah masih tingginya angka stunting di Sulawesi Barat.

"Di tahun 2026 ini kita melakukan program-program yang berdampak bagi target-target yang ada di pusat dan turun sampai ke daerah. Salah satunya stunting seperti yang disampaikan Pak Gubernur masih tinggi," jelasnya.

Selain stunting, pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian dalam pembangunan keluarga, di antaranya kemiskinan ekstrem dan angka pernikahan usia anak yang juga masih tinggi di Sulawesi Barat.

"Kemiskinan ekstrem juga begitu. Kemiskinan ekstrem cukup tinggi secara nasional. Selanjutnya juga pernikahan dini, pernikahan dini juga cukup tinggi seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Karena itu harus ada kebijakan agar pernikahan dini dapat ditanggulangi ataupun diturunkan," tambahnya.

Melalui Rakorda tersebut, BKKBN Sulawesi Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan arah dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.