RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, tim Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan hukum di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan hukum sekaligus memastikan negara benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujar Saefur Rochim.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar terus mendorong pelaksanaan penyuluhan hukum serta penyaluran bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) bagi masyarakat kurang mampu.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh pendampingan hukum serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan koordinasi tersebut diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, Muhammad Rifin.

Dalam pertemuan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, yang memimpin kegiatan menjelaskan bahwa inventarisasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merancang program pembinaan hukum serta kegiatan penyuluhan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang ada sehingga program pembinaan dan penyuluhan hukum dapat disusun secara lebih terarah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan aparat penegak hukum di daerah.

“Diharapkan koordinasi ini dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sehingga upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, jajaran Polres Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan oleh tim Kanwil Kemenkum Sulbar.

Pihak kepolisian juga berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, terutama dalam pelaksanaan pembinaan hukum serta pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dengan adanya koordinasi ini, sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dan Polres Mamuju Tengah diharapkan semakin kuat dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang adil dan merata.