RRI.CO.ID, Mamuju- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) membahas mengenai perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Institut Hasan Sulur, sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual (KI).

Rapat bersama dengan Institut Hasan Sulur yang dilaksanakan secara daring pada Minggu, 1 Maret 2026.

Kadiv Yankum Kemenkum Sulbar, Hidayat Yasin menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendorong pelindungan serta pemanfaatan KI. Menurutnya, Perguruan Tinggi merupakan pusat lahirnya kekayaan intelektual dan berharap kesadaran civitas academica untuk mengelola dan mendaftarkan kekayaan intelektual s emakin meningkat.

“Perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya inovasi dan karya intelektual. Melalui kerja sama ini, kami berharap kesadaran sivitas akademika untuk mendaftarkan dan mengelola KI semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sesi diskusi, Wakil Rektor III Institut Hasan Sulur, Mihram, menyoroti kemungkinan dukungan atau insentif bagi perguruan tinggi yang membentuk Sentra KI.

Selain itu, ia mempertanyakan mekanisme penegakan hukum KI di daerah dan memastikan bahwa proses pendaftaran KI dapat dilakukan secara daring.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang KI Kanwil Kemenkum Sulbar, Juani, menegaskan bahwa pencatatan hak cipta memberikan pelindungan hukum atas karya cipta dan dapat diajukan secara daring.

lebih lanjut, Juani menambahkan, rencana pembentukan Sentra KI akan direalisasikan setelah penandatanganan PKS. Meski tidak terdapat insentif khusus bagi Sentra KI, terdapat skema tarif layanan yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pengenaan PNBP dengan tarif lebih rendah apabila disertai rekomendasi dari instansi terkait.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kesadaran, pelindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat.