RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengoptimalkan efektivitas program kerja melalui pemetaan kendala di tingkat satuan kerja sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa identifikasi hambatan menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang akurat agar setiap target kinerja organisasi dapat dicapai secara maksimal dan terukur.

“Dengan memetakan setiap kendala secara detail, kita dapat mengambil tindakan penyelesaian yang terukur. Tujuannya jelas, agar seluruh target kinerja organisasi bisa tercapai dengan hasil yang maksimal,” tegas Saefur, Senin, 27 April 2026.

Sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum melalui surat nomor SEK.1-PR.04.05-358, Kanwil Kemenkum Sulbar menggelar rapat koordinasi pemenuhan data Daftar Inventarisasi Permasalahan (DIP) di Ruang Seno Adji, yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dengan melibatkan jajaran pegawai terkait untuk memastikan sinkronisasi data.

Agenda rapat berfokus pada mekanisme pengumpulan dan validasi data hambatan kinerja, analisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian kinerja, serta evaluasi program kerja prioritas Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 agar seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap masalah yang dihadapi.

Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pengisian data secara teknis melalui spreadsheet sesuai format Biro Perencanaan dan Organisasi, guna menjamin kelengkapan dan kesesuaian data yang akan disampaikan ke pusat sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan.

Program inventarisasi masalah ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas layanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan yang matang, responsif terhadap kendala di lapangan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.