RRI.CO.ID, Mamuju - Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti korupsi Provinsi Sulawesi Barat, Taufiq Abdullah, mengingatkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak serta-merta menghilangkan praktik korupsi. Namun sebaliknya, muncul istilah e-korupsi seiring dengan perkembangan e-government .
Hal tersebut disampaikan Taufiq dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Rabu 10 Juni 2026.
"Seiring perkembangan zaman, kalau kemarin orang merusak administrasi masih sifat manual, sekarang sudah pakai digital. Sampai kepada e-government. Tapi orang tidak sadar bahwa di balik itu juga ada e-korupsi," ujar Taufiq.
Ia menjelaskan bahwa birokrasi yang semakin cepat juga diikuti oleh kecepatan korupsi. Menurutnya begitu pemerintahan sudah masuk era digitalisasi, korupsi pun demikian menjadi e-korupsi.
Taufiq mengurai tiga komponen utama dalam pemerintahan yakni alat, manusia, dan political will. Saat ini alat sudah serba digital, namun manusia dan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi masih menjadi faktor kunci.
Taufiq juga juga menyoroti budaya di Indonesia yang cenderung menganggap korupsi sebagai hal biasa.
"Dianggapnya itu biasa saja, tapi itu menjadi budaya. Di balik budaya itu korupsi rupanya yang muncul," ungkapnya.
Menurutnya, digitalisasi hanya memindahkan cara korupsi dari manual ke digital, bukan menghilangkannya.
Lebih lanjut Taufiq menambahkan untuk memangkas korupsi, diperlukan keseriusan politik dan perubahan budaya, bukan sekadar transformasi teknologi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....