Oleh: Wahyu Santoso, Ketua SHG Binanga Sehat Jiwa

RRI.CO.ID, Mamuju - Kasus dugaan percobaan bunuh diri yang dialami seorang pelajar SMK di Mamuju bukanlah sekadar sebuah peristiwa tragis. Ini adalah alarm darurat yang memperlihatkan bahwa kesehatan jiwa pelajar belum menjadi prioritas dalam sistem pendidikan maupun kebijakan publik. Jika kita hanya berhenti pada rasa syukur karena korban berhasil diselamatkan, sesungguhnya kita sedang mengabaikan persoalan yang jauh lebih besar.

Keberhasilan menyelamatkan nyawa korban patut diapresiasi. Respons cepat dari teman, guru Bimbingan dan Konseling (BK), keluarga, kepolisian, dan tenaga kesehatan menunjukkan bahwa kolaborasi mampu mencegah hilangnya satu nyawa. Namun, penyelamatan itu hanyalah langkah pertama. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah negara, pemerintah daerah, sekolah, dan layanan kesehatan telah menyiapkan sistem agar korban tidak kembali berada di titik yang sama?

Dalam praktik kedokteran jiwa, seseorang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri bukanlah pasien yang selesai ditangani ketika kondisi fisiknya membaik. Justru pada fase pascakrisis, risiko untuk mengulang percobaan dapat meningkat apabila tidak dilakukan asesmen psikiatri yang komprehensif, pendampingan psikososial, terapi yang tepat, serta pengawasan yang berkesinambungan. Dengan kata lain, korban memang telah selamat, tetapi belum tentu telah pulih.

Karena itu, korban membutuhkan pengawasan intensif, bukan untuk membatasi kebebasannya, melainkan untuk memastikan ia tidak menjalani proses pemulihan seorang diri. Pengawasan tersebut mencakup evaluasi rutin oleh tenaga kesehatan jiwa, dukungan emosional dari keluarga, pendampingan di sekolah, serta lingkungan yang bebas dari stigma, perundungan, dan penghakiman. Pemulihan kesehatan jiwa bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, melainkan tanggung jawab bersama.

Informasi awal mengenai dugaan halusinasi maupun riwayat penyakit fisik yang muncul dalam pemberitaan juga harus disikapi secara hati-hati. Informasi tersebut bukanlah diagnosis dan tidak boleh menjadi ruang bagi spekulasi publik. Yang diperlukan adalah pemeriksaan menyeluruh oleh psikiater agar korban memperoleh penanganan yang sesuai dengan kondisi klinisnya. Di sinilah pentingnya literasi kesehatan jiwa, agar masyarakat tidak lagi mencampuradukkan gejala, diagnosis, dan stigma.

Lebih jauh lagi, kasus ini mengungkap kelemahan sistem perlindungan kesehatan jiwa di lingkungan pendidikan. Sekolah masih terlalu berfokus pada prestasi akademik, sementara kesehatan psikologis peserta didik sering kali baru mendapat perhatian ketika krisis sudah terjadi. Guru BK tidak mungkin memikul tanggung jawab ini sendirian. Sekolah membutuhkan dukungan nyata dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, psikolog, psikiater, orang tua, dan komunitas.

Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki kebijakan yang lebih progresif. Skrining kesehatan jiwa di sekolah, pelatihan guru mengenali tanda-tanda krisis psikologis, penguatan layanan konseling, mekanisme rujukan yang jelas, serta pembentukan sistem pencegahan bunuh diri di lingkungan pendidikan tidak lagi dapat ditunda. Kesehatan jiwa pelajar harus diperlakukan sama seriusnya dengan kesehatan fisik mereka.

Yang juga perlu diubah adalah cara pandang masyarakat. Percobaan bunuh diri bukanlah persoalan iman yang lemah, kurangnya karakter, atau tindakan mencari perhatian. Pandangan seperti itu hanya memperkuat stigma dan membuat semakin banyak pelajar memilih diam ketika mengalami penderitaan. Bunuh diri merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons ilmiah, empati, dan kebijakan yang berpihak pada penyintas.

Kasus pelajar di Mamuju harus menjadi titik balik. Jangan sampai kita kembali sibuk ketika ada korban, lalu melupakan persoalan ini setelah pemberitaan mereda. Setiap percobaan bunuh diri yang terjadi pada pelajar adalah kegagalan kolektif kita dalam membangun ruang aman bagi generasi muda.

Jika hari ini kita masih menganggapnya sebagai kasus individual, maka sesungguhnya kita sedang menunggu munculnya korban berikutnya.

Darurat kesehatan jiwa pelajar bukan lagi sebuah kemungkinan. Ia telah ada di hadapan kita. Pertanyaannya, apakah kita akan bertindak sekarang, atau menunggu hingga kehilangan lebih banyak anak-anak kita?