KBRN Mamuju: Setiap lembar uang rupiah bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga menyimpan cerita sejarah bangsa. Salah satunya uang kertas pecahan Rp50 ribu yang menampilkan sosok pahlawan nasional Ir. H. Juanda Kartawidjaja. Tokoh ini dikenal sebagai perdana menteri terakhir Indonesia dan penggagas penting Deklarasi Juanda, yang menjadi tonggak kedaulatan maritim Indonesia.

Ir. H. Juanda lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 14 Januari 1911. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan berwawasan luas. Setelah menyelesaikan pendidikan di Technische Hoogeschool (sekarang ITB), Juanda mengabdikan diri pada pembangunan bangsa, khususnya di bidang teknik sipil dan pemerintahan.

Karier politiknya dimulai setelah proklamasi kemerdekaan. Juanda dipercaya menjabat berbagai posisi penting, antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri pada 1957. Kepemimpinannya dikenal sederhana, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Salah satu warisan terbesar Juanda adalah Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini kelak menjadi dasar hukum lahirnya konsep Wawasan Nusantara dan diakui secara internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Selain dikenal sebagai negarawan ulung, Juanda juga dijuluki “Bapak Pembangunan Nasional”. Ia sangat peduli pada pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi, yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sayangnya, pengabdian panjangnya terhenti ketika ia wafat mendadak pada 7 November 1963 di Jakarta akibat serangan jantung. Namun, jasa-jasanya dikenang sepanjang masa. Pemerintah kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 1965.

Kini, wajah Juanda terpampang di uang kertas Rp50 ribu, sebagai simbol penghormatan atas perjuangannya. Setiap kali masyarakat menggunakan pecahan ini, sejatinya mereka mengingat kembali peran besar Juanda dalam menjaga kedaulatan dan pembangunan Indonesia.