KBRN, Mamuju: Meskipun pemerintah telah menghadirkan berbagai skema bantuan permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat , tingkat serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Barat masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah persoalan administrasi yang dinilai memberatkan pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Praktisi Startup Bisnis dan UMKM, Basri Bakir, dalam dialog bersama RRI Mamuju, Selasa (8/7/2025).

Ia menyebut bahwa masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan bantuan permodalan, namun belum mampu mengakses fasilitas tersebut.

“Persoalan kita sebenarnya adalah banyak UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan, seperti untuk gudang, alat tangkap, dan lain-lain. Banyak yang menginginkan bantuan modal, tetapi belum banyak yang bisa memanfaatkan bantuan pemerintah, seperti KUR yang baru terserap sekitar 30 persen,” jelasnya.

Basri juga menambahkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif yang diminta oleh lembaga penyalur.

“Ketika ditemui di lapangan, banyak pelaku usaha kerepotan dalam pengurusan administrasi. Hal-hal administratif inilah yang sering kali membuat mereka enggan mengakses KUR,” tambahnya.

Basri berharap pemerintah dapat hadir dalam menjembatani persoalan ini, terutama melalui regulasi dan pendampingan agar pelaku usaha lebih mudah mengakses sumber pembiayaan.