RRI.CO.ID, Mamuju - Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp4.475,75 miliar atau sekitar Rp4,47 triliun.
Realisasi tersebut setara 76,57 persen dari pagu, sekaligus tumbuh 2,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Damhuri, mengatakan pertumbuhan TKD terutama didorong meningkatnya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
“DAK Nonfisik tumbuh sebesar 25,31 persen, DBH sebesar 34,36 persen, dan DAU sebesar 5,44 persen,” ujar Taufik, dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar Media Briefing di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Senin, 28 September 2026.
Namun, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih mengalami kontraksi. DAK Fisik turun 69,75 persen, sedangkan Dana Desa terkontraksi 50,15 persen.
Menurut Taufik, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pagu alokasi untuk kedua jenis transfer tersebut pada 2026.
Meski demikian, rasio realisasi terhadap pagu menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas penyaluran TKD yang tetap terjaga.
Di sisi lain, realisasi pendapatan dan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp1.165,23 miliar, sementara belanja negara mencapai Rp6.833,17 miliar.
Dengan capaian tersebut, APBN Regional Sulawesi Barat mengalami defisit Rp5.667,95 miliar.
Taufik menjelaskan, defisit tersebut mencerminkan peran APBN sebagai instrumen fiskal ekspansif yang terus memberikan dukungan terhadap perekonomian dan pembangunan daerah melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan negara ditopang kuatnya penerimaan Bea Keluar dan PPN, sementara realisasi belanja negara serta penyaluran TKD terus berjalan.
APBN diharapkan tetap menopang penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....