KPPN Mamuju: Dana Desa Tidak Mengalami Efisiensi

KBRN, Mamuju : Kebijakan pemerintah pusat untuk mengefisienkan anggaran tahun 2025 dimaksudkan agar anggaran tersebut dapat tepat sasaran dan menyentuh langsung ke masyarakat. Meskipun begitu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju, Ferry Taufik Saleh, menegaskan bahwa tahun ini dana desa tidak mengalami efisiensi, bahkan mendapatkan penegasan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan.

“Yang pasti kalau di tahun ini dana desa sendiri tidak mengalami proses efisiensi, bahkan untuk dana desa itu mendapatkan semacam penegasan untuk bisa diperkuat dengan ketahanan pangan sebesar 20 persen,” ujar Ferry saat diwawancara, Rabu, 15 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, dari total dana desa yang diterima, pemerintah desa wajib mengalokasikan minimal 20 persen untuk kegiatan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan agar program peningkatan ekonomi masyarakat desa tetap berkelanjutan dan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.

Lebih lanjut Ferry mengungkapkan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 juga diproyeksikan meningkat, termasuk alokasi dana desa. Peningkatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi di akar rumput.

“Kalau kita lihat di rancangan APBN 2026, dana desa akan mengalami peningkatan. Kami dari Kementerian Keuangan sangat mendorong agar terjadi percepatan realisasi sehingga sirkulasi ekonomi bisa berlangsung bahkan di tingkat desa,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ferry juga menyampaikan pesan kepada kepala desa dan pengurus desa untuk segera melakukan percepatan penyaluran dana desa baik tahap pertama maupun tahap kedua.

“Segera dorong percepatan penyaluran dana desa agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan sesuai target,” tutupnya.