KBRN, Mamuju : Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Barat hingga periode 30 Juni 2025, untuk pendapatan mencapai Rp571,60 miliar atau 47,64 persen dari target sebesar Rp1.199,92 miliar. Capaian ini didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp248,16 miliar.

Hal tersebut diperkuat oleh stabilnya harga referensi CPO dan turunannya masih stabil, walaupun sedikit mengalami penurunan dari USD924,46/MT (Mei 2025) menjadi USD856,38/MT (Juni 2025). Namun demikian, aktivitas ekspor pada bulan Juni 2025 masih cukup tinggi, didominasi oleh penerimaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Pantoloan dengan volume ekspor sebesar 68,5 juta Kg.

“Sejalan dengan kinerja pajak perdagangan internasional, kinerja PNBP di Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp118,90 miliar, meningkat sebesar 59,04 persen (y-o-y). Hal tersebut didominasi oleh PNBP lainnya dari bidang pendidikan sebesar Rp27,41 miliar,” terang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara (DJPb) Sulawesi Barat Tjahjo Purnomo, Kamis, 31 Juli 2025.

Sementara untuk Belanja APBN di Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2025, lanjut dia, mencapai Rp4.357,03 miliar atau 42,25% dari pagu sebesar Rp10.312,17 miliar.

“Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp1.266,95 miliar atau 35,91 persen dari pagu sebesar Rp3.528,01 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp3.090,08 miliar atau 45,55 persen dari pagu sebesar Rp6.784,17 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp755,76 miliar,” jelasnya.

Selain itu, terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp328,15 miliar, belanja modal sebesar Rp174,86 miliar, dan belanja sosial sebesar Rp8,18 miliar. Sementara untuk realisasi TKD, didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp2.242,03 miliar. Untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp28,39 miliar.

“Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp13,49 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp520,76 miliar. Selain itu, terdapat realisasi insentif fiskal sebesar Rp6,74 miliar atas Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya pada Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju,” ujarnya.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan peran APBN yang responsif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan daerah. Penguatan penerimaan negara melalui ekspor dan peningkatan PNBP, serta penyerapan belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik hingga ke tingkat desa. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan terus mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik hingga ke tingkat desa.