KBRN, Mamuju : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat menggelar sosialisasi pengelolaan benturan kepentingan di Aula Pengayoman, Rabu (12/6/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulbar.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya pencegahan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur sipil negara (ASN).

“ASN harus menghindari konflik kepentingan yang berkaitan dengan pribadi, keluarga, maupun golongan. Jika dihadapkan pada situasi tersebut, maka wajib untuk tidak melanjutkan kegiatan atau pelaksanaan tugasnya,” ujar Sunu.

Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mengutamakan kepentingan publik serta menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Sunu meminta jajarannya untuk membangun budaya tidak mentoleransi konflik kepentingan. Menurutnya, diperlukan pengawasan, keterbukaan, serta penanganan yang sesuai aturan, tidak berpihak, dan berintegritas.

“Keberhasilan pengelolaan konflik kepentingan ditentukan oleh pencegahan, keteladanan pimpinan, keterlibatan seluruh unsur, serta perhatian terhadap hal-hal krusial, seperti rangkap jabatan dan pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Nanih Kusnani. Dalam paparannya, Nanih menjelaskan ruang lingkup benturan kepentingan, pentingnya pengelolaan yang tepat, serta kondisi integritas Kementerian Hukum dan HAM terkait isu tersebut.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN dalam menjaga integritas, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.