KBRN, Mamuju : Aksi unjuk rasa jilid dua menolak aktivitas tambang pasir kembali digelar di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (9/5/2025). Aksi yang berasal dari wilayah Pasangkayu, Karossa, dan Kalukku ini berakhir ricuh.

Dari hasil pantauan rri Mamuuu menunjukkan bentrokan terjadi antara massa dan aparat kepolisian. Sejumlah peserta aksi mengalami pemukulan, dan satu orang di antaranya diamankan dalam insiden tersebut.

Kericuhan dipicu kekecewaan massa terhadap Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang dinilai tidak menepati janjinya untuk berdialog langsung. Massa menyebut gubernur hanya memberi ceramah singkat tanpa merespons tuntutan mereka.

“Kami sangat kecewa, Pak. Kami datang untuk berdialog, tapi hanya diberi ceramah singkat, lalu beliau pergi begitu saja,” kata Jenderal Lapangan aksi, Sulkarnain.

Sulkarnain menuntut pemerintah segera mengeluarkan pernyataan resmi dan tertulis sebagai dasar hukum penghentian aktivitas tambang. Ia khawatir, tanpa kepastian hukum, konflik horizontal dapat terjadi di tengah masyarakat.

“Kalau tidak ada surat hukum yang jelas, bisa terjadi konflik horizontal. Bisa baku bunuh orang nanti,” ujarnya.

Dalam pernyataan akhirnya, massa menilai Gubernur Suhardi Duka telah ingkar janji karena sebelumnya menjanjikan audiensi, namun tidak ditepati. Mereka menuntut gubernur bertanggung jawab apabila terjadi konflik di daerah mereka.

“Jika terjadi konflik di kampung kami, maka Gubernur Sulawesi Barat harus bertanggung jawab,” tegas Sulkarnain.

Situasi memanas di lokasi aksi, namun aparat berhasil mengendalikan kondisi dengan meningkatkan pengamanan di sekitar kantor gubernur.