KBRN, Mamuju: Jagat media sosial kembali diramaikan dengan beredarnya informasi palsu yang mengklaim adanya bantuan sosial (bansos) senilai Rp100 juta bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam unggahan yang beredar, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai alat pengecekan penerima bantuan.

Namun, klaim tersebut dipastikan tidak benar. Melansir laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi.go.id), informasi tersebut merupakan hoaks dan bagian dari modus penipuan.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan klarifikasi tegas terkait kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meluncurkan program bantuan sosial sebesar itu untuk PMI, terlebih dengan format yang mencurigakan seperti yang tersebar di media sosial.

Lebih lanjut, tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak merujuk pada situs resmi pemerintah, melainkan mengarahkan pengguna ke halaman yang meminta mereka menghubungi nomor WhatsApp tertentu—yang jelas merupakan indikasi upaya penipuan.

Menteri Abdul Kadir juga menyayangkan pencatutan nama Presiden Prabowo dalam kabar palsu tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat, khususnya para PMI, untuk lebih berhati-hati dan hanya mencari informasi melalui kanal resmi kementerian terkait atau situs pemerintahan.