Sumare Pertahankan Sistem Pemerintahan Tradisional Bernama Kepunggauan

RRI.CO.ID, Mamuju- Kelangsungan hukum adat di Sulawesi Barat tak lepas dari kokohnya struktur kelembagaan yang diwariskan sejak masa lampau. Di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tatanan sosial masyarakat masih digerakkan oleh sistem pemerintahan tradisional bernama Kepunggauan.

Budayawan sekaligus penulis buku Jejak Leluhur, Adi Riadi, mengungkapkan hal itu usai menjadi narasumber program budaya RRI Mamuju, Rabu 20 Mei 2026.

Menurutnya, sistem kepunggauan merupakan bentuk pemerintahan kampung asli yang dipimpin oleh tetua adat.

Dari hasil risetnya, lembaga ini masih mengakar kuat. Hingga kini terdapat 18 Punggawa yang jabatannya diwariskan secara turun-temurun.

"Secara histori, kepunggauan Sumare itu adalah merupakan sebuah sistem pemerintahan yang ada di kampung yang dipimpin oleh salah seorang tokoh atau tetua adat. Selama 2-3 bulan kami melakukan riset kecil-kecilan, belum kami menemukan informasi yang valid tentang siapa peletak dasar dari kepunggauan ini,” jelas Adi Riadi

Dalam menjalankan hukum adat dan menjaga stabilitas kampung, seorang Punggawa dibantu oleh hierarki pranata adat dengan tugas berbeda-beda:

Tokayang: bagian integral dalam sistem kepunggauan yang melekat langsung pada struktur adat.

Toma Torona Ada: berperan sebagai panglima perang atau pelindung adat. Ia turun tangan saat terjadi sengketa atau masalah krusial yang tak selesai melalui jalur biasa.

Sokbo: pranata yang mengurusi regulasi hukum di bidang pertanian dan pengelolaan hasil kelautan.

Pak Bicara: bertindak sebagai juru bicara, diplomat, serta jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku adat.

Meski sejarah awal sistem kepunggauan masih dalam penelusuran, Adi Riady menegaskan kehadiran 18 Punggawa beserta perangkatnya menjadi bukti nyata bahwa hukum adat di Sumare masih menjadi pegangan utama dalam menjaga harmoni warga.