DKP Mamuju Perkuat Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Nelayan

RRI.CO.ID,Mamuju — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju akan perkuat perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan melalui pembentukan Pos Pelayanan Hukum Bagi Nelayan (Posbakum Nelayan). Layanan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

Posbakum Nelayan akan mulai diperkenalkan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sumare pada Sabtu 18 Juli 2026 Mendatang. Program itu disiapkan untuk memudahkan nelayan memperoleh konsultasi, pendampingan, dan akses terhadap layanan hukum.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan pemerintah berupaya memastikan masyarakat pesisir memperoleh perlindungan hukum yang lebih mudah dijangkau. Menurutnya, nelayan membutuhkan kepastian hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Posbakum Nelayan ini hadir untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi nelayan. Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya mendapatkan bantuan di sektor ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap layanan hukum yang memadai,” Ungkap Muhammad Yusuf,Minggu 12 jili 2026.

Menurut Yusuf,Peluncuran Program ini akan dirangkaikan dalam perhelatan akbar bertajuk Pesta Nelayan: "Eco-Fun Day for Mamuju" yang digelar di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sumare. Acara ini sekaligus dilaksanakan untuk menyambut Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mamuju ke-486.

Selain layanan hukum, Kegiatan Pesta Nelayan: "Eco-Fun Day for Mamuju juga menghadirkan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat pesisir. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), pengurusan SIM, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pendaftaran hak merek dan paten UMKM, serta layanan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah juga akan menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, bantuan mesin dan alat tangkap bagi nelayan, serta bantuan untuk kelompok nelayan. Melalui kolaborasi lintas instansi, pemerintah berharap perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Mamuju dapat berjalan secara berkelanjutan.