Walhi: Pemda tidak Punya Data Riil Hutan di Sulbar

  • 02 Sep 2026 13:16 WIB
  •  Mamuju

RRI.CO.ID, Mamuju - Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat, Muhsin, mengungkapkan pemerintah daerah tidak memiliki data riil terkait kondisi kehutanan di wilayahnya. Ia mengusulkan pelibatan akademisi dan komunitas pencinta alam untuk memetakan potensi kebakaran hutan sejak dini.

Muhsin menyoroti petugas pendamping kehutanan pemerintah bahkan tidak mengetahui kondisi terkini beberapa gunung di Sulawesi Barat.

"Saya yakin dan percaya teman-teman kehutanan pendamping-pendamping di kehutanan ini tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Sandapang, tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Mambuliling, bagaimana kondisi Gunung Gandang Dewata," ujar Muhsin, dalam dialog interaktif Green Radio di RRI Mamuju, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Ia menjelaskan kondisi ini menyulitkan pemerintah melakukan pencegahan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data yang akurat, menurutnya, menjadi kunci utama sebelum kebakaran benar-benar terjadi di lapangan.

Muhsin mengusulkan pemerintah melibatkan akademisi dan komunitas pencinta alam atau Mapala dari setiap kampus di Sulawesi Barat.

"Orang-orang yang real masuk hutan sampai ke puncak Gunung Gandang Dewata, puncak Gunung Sandapang, puncak Gunung Mambuliling itu teman-teman pencinta alam, kenapa mereka tidak pernah dilibatkan," katanya.

Ia menegaskan penanganan karhutla akan sangat sulit dilakukan jika api sudah membesar, karena faktor asap, panas, dan medan terjal di kawasan hutan. Pencegahan dini melalui data yang akurat dinilai jauh lebih efektif dibanding respons setelah kebakaran terjadi.

Muhsin menambahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Barat sebelumnya sudah memprediksi kekeringan panjang di wilayah tersebut. Ia mempertanyakan mengapa langkah pencegahan tidak dilakukan lebih awal sebelum dampak kekeringan meluas.

Refli Sakti Sanjaya menambahkan bahwa kurangnya pencegahan menjadi pola berulang dalam penanganan karhutla oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Ia sepakat penguatan data dan tata kelola ekosistem esensial menjadi langkah mendesak yang harus segera diterapkan.

google-preference
Audio
Putar Audio

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....