Pemetaan KBG Dinilai Krusial, Kartini Manakarra Desak Kolaborasi Lintas Sektor

RRI.CO.ID, Majene - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kartini Manakarra menegaskan bahwa pemetaan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan di Sulawesi Barat.

KBG bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan masalah sosial yang berdampak luas terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Direktur LSM Kartini Manakarra, Dian Dhaniati, mengatakan pemetaan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk, sebaran serta faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program penanganan yang tepat sasaran.

"Kekerasan berbasis gender bukanlah persoalan individu atau keluarga, tetapi merupakan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak," kata Dian, saat menjadi narasumber di RRI Mamuju, Senin, 22 Juni 2026.

Menurutnya, dampak KBG tidak hanya dirasakan langsung oleh korban, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah dan mengancam masa depan generasi mendatang.

Dian mengungkapkan, Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, sebagaimana yang juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama.

Ia menilai penanganan KBG tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga atau instansi tertentu. Menurutnya, pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri berisiko membuat penanganan kasus menjadi tidak efektif.

"Upaya pencegahan dan penanganannya tidak boleh dilakukan hanya oleh Kartini Manakarra, Dinas Pemberdayaan Perempuan, ataupun media. Dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama dari seluruh pihak," tegasnya.

Dian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga media dalam membangun sistem perlindungan yang kuat bagi korban kekerasan berbasis gender.

Menurutnya, komitmen lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan akses layanan bagi korban, serta membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.

LSM Kartini Manakarra berharap hasil pemetaan KBG dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, angka kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat diharapkan dapat ditekan secara signifikan.