KBRN, Ternate: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi diangkat sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengumumkan langsung di acara Peresmian Pusbakom Desa Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Maluku Utara, di Bela Hotel Ternate, Senin (13/10/2025).

“Karena itu, akibat keberhasilan 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum, saya mengangkat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara menjadi orang pertama yang kami angkat sebagai Duta Posbakum,” ujar Supratman, yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.

Menurut Menteri Hukum, capaian Maluku Utara dalam membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh wilayahnya merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat tantangan geografis provinsi kepulauan yang memiliki ratusan pulau dengan jarak antardaerah yang cukup jauh.

“Betapa pentingnya pos bantuan hukum ini, oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk rasa hormat saya kepada Provinsi Maluku Utara, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Dari 800 sekian pulau di Maluku Utara jarak antara satu pulau ke ibu kota begitu jauh, ada yang 9 hingga 12 jam harus naik kendaraan laut maupun darat,” kata Supratman.

Ia menegaskan, penunjukan Gubernur Sherly sebagai Duta Posbakum diharapkan dapat menginspirasi kepala daerah lainnya di Indonesia.

“Dari 38 provinsi, baru 10 provinsi yang sudah 100 persen, tetapi di Indonesia Timur, di Maluku Utara yang pertama mencapai 100 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Menteri Hukum. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan peran sebagai Duta Posbakum Indonesia.

“Suatu penghormatan kepada saya ditunjuk menjadi duta Pusbakom Indonesia. Saya menerimanya dan semoga Maluku Utara bisa menjadi contoh,” ujarnya.

Terbentuknya Posbakum di 1.185 Desa/Kelurahan Maluku Utara berkat kolaborasi dan sinergi Pemerintah Provinsi, Kanwil Kemenkum Malut, Bupati/Wali Kota serta stakeholder lainnya. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, jajaran Kementerian Hukum RI, Forkopimda, Sekprov Malut, para Kepala Desa, dan LBH di Maluku Utara.