RRI.CO.ID, Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga mencapai predikat tertinggi atau Paripurna pada 2029. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malinau.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria mengatakan, investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang.

“Malinau punya target sumber daya manusia sebagai yang utama. Karena itu harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan dan perlindungan anak,” ujarnya saat ditemui usai rapat laporan capaian kelembagaan dalam rangkaian evaluasi KLA 2026 di Kantor Bupati, beberapa waktu lalu.

Jakaria menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malinau mencapai status KLA Paripurna pada 2029.

“Target kita di 2029, Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Mudah-mudahan OPD bisa memperbaiki beberapa nilai yang masih kurang,” ucapnya.

Sebagai gambaran, Malinau memperoleh skor KLA 736,75 berdasarkan hasil evaluasi sementara. Capaian tersebut menempatkan Malinau pada kategori Nindya dalam rangkaian evaluasi KLA 2026.

Menurut Jakaria, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi komitmen daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Di posisi Nindya dengan nilai 736,75 ini sudah menjadi prestasi yang cukup baik menurut saya. Namun masih akan dinilai lagi dari provinsi dan kementerian,” kata Jakaria.

Ia menyebut pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh kepada gugus tugas KLA yang telah dibentuk dengan melibatkan organisasi perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing klaster.

Ia menilai kolaborasi perlu diperkuat agar target dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. “Masing-masing OPD pengampu harus melakukan kolaborasi dan inovasi yang mendukung target kita,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah OPD dengan nilai evaluasi yang perlu ditingkatkan. Ia optimis, di beberapa waktu yang tersisah hingga awal September 2026, kekurangan bisa diperbaiki, mencakup penguatan manajemen kelembagaan hingga regulasi yang mendukung perlindungan anak di Kabupaten Malinau.

Pemerintah juga mendorong penyediaan ruang bermain ramah anak dan lingkungan aman di sekolah maupun fasilitas publik. Jakaria menekankan, seluruh OPD pengampu memiliki peran penting dalam memastikan ekosistem ramah anak dapat terbangun secara berkelanjutan.

“Pembinaan sejak dini, perlindungan anak, serta penyediaan tempat bermain yang layak dan aman harus dipersiapkan bersama,” tuturnya.

Ia menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malinau. (Ading)