DPRD Malinau Agendakan RDP, Dalami Kendala Kapitasi Lima Puskesmas

RRI.CO.ID, Malinau - Komisi I DPRD Kabupaten Malinau berencana memanggil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) serta jajaran puskesmas melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami penyebab belum optimalnya capaian Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK).

Langkah tersebut menyusul temuan Badan Penyelenggara Jamainan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencatat lima puskesmas di Malinau masih menerima konsekuensi pembayaran kapitasi karena belum memenuhi indikator KBK, yakni Puskesmas Malinau Kota, Long Loreh, Malinau Seberang, Pulau Sapi, dan Tanjung Lapang.

Ketua Komisi I DPRD Malinau, Dolvina Damus, mengatakan RDP diperlukan untuk mengetahui secara rinci berbagai kendala yang dihadapi puskesmas, mulai dari aspek sumber daya manusia, dukungan anggaran hingga pelaksanaan program promotif dan preventif di lapangan.

"Itu sebabnya kami mau RDP dengan mereka. Selain memacu komitmen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga KBK-nya meningkat 100 persen, juga untuk melihat sebenarnya kendalanya apa. Kalau SDM harus apa, kalau anggaran harus apa," ujarnya usai Pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Malinau, Rabu (10/6/2026).

Menurut Dolvina, puskesmas memegang peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan fungsi promotif dan preventif harus menjadi perhatian.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan kesehatan yang masih memerlukan perhatian serius, seperti stunting, hipertensi, kanker serviks, hingga kesehatan ibu hamil. Menurutnya, berbagai kondisi tersebut seharusnya dapat dideteksi dan dicegah lebih dini melalui layanan primer di puskesmas.

"Saya mau tahu datanya tahun ini sebenarnya. Penyakit-penyakit ini menurut saya bisa dicegah sejak dini. Jadi upaya itu harus ada, sehingga puskesmas memang harus bergerak sebagai ujung tombak," katanya.

Dolvina juga menyoroti pemanfaatan anggaran promotif dan preventif yang porsinya cukup besar dalam operasional puskesmas. Menurutnya, DPRD perlu memastikan dukungan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

"Kalau betul anggaran promotif preventif tadi memang terkendala juknis atau ada kebutuhan lain yang harus didukung, skemanya bagaimana, itu yang akan kami bahas," ujarnya.

Ia menegaskan, RDP bukan semata untuk mengevaluasi capaian KBK, tetapi juga mencari solusi agar pelayanan kesehatan dasar semakin optimal dan tidak selalu berujung pada penanganan di rumah sakit.

"Kita melihat benang merahnya ada. Penyakit yang muncul di atas, ternyata juga menjadi penyakit yang diobati di sini. Kalau tidak ditangani dengan baik, akhirnya berlanjut ke rumah sakit. Ini yang harus kita benahi bersama," kata Dolvina.

Komisi I DPRD Malinau menargetkan RDP dapat dilaksanakan dalam bulan ini, di sela agenda kunjungan kerja dan pembahasan sejumlah regulasi daerah. Hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan layanan puskesmas sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit di tingkat masyarakat.