RRI.CO.ID, Malinau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau tengah menggodok tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif pada 2026. Tiga Raperda tersebut mencakup sektor kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan masyarakat adat.

Pembahasan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyusun naskah akademik dan draf Raperda. Sejumlah perguruan tinggi turut dilibatkan dalam proses tersebut.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menyebutkan, penyusunan Raperda saat ini sudah mendekati tahap final. Pihaknya menggandeng Universitas Mulawarman, Universitas Borneo Tarakan, serta Universitas Udayana dalam proses kajian.

“Sementara ini kita lakukan dengan pihak ketiga untuk membantu menyusun naskah akademik dan draf. Itu sudah hampir final,” ujarnya pada RRI belum lama ini.

Ia menjelaskan, Raperda kepariwisataan dan ekonomi kreatif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor unggulan daerah. Sementara Raperda masyarakat adat difokuskan pada penguatan pengakuan wilayah adat.

Menurutnya, saat ini masih terdapat ketidaksinkronan antara pembangunan dan keberadaan wilayah adat. Hal ini kerap menimbulkan persoalan di lapangan.

“Kalau Raperda terkait masyarakat adat, nanti kaitannya ke wilayah adat. Karena sekarang banyak masalah ketidaksinkronan pembangunan kita,” katanya.

Hal ini dinilai penting agar data dan batas wilayah adat dapat teridentifikasi secara jelas. Termasuk memastikan kesesuaian dengan kawasan hutan, perizinan, serta nilai sejarah yang ada.

“Supaya itu terkonfirmasi secara baik dengan nilai sejarah yang ada,” ucapnya.

DPRD Malinau menargetkan pembahasan ketiga Raperda tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berkeadilan.