Wamenkeu Juda Agung Tegaskan Dukungan APBN 2027 untuk Lindungi Masyarakat

RRI.CO.ID, Bogor - Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan, arah APBN 2027 salah satunya adalah melindungi masyarakat (to protect). Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (to grow) dan melakukan transformasi (to transform)

"Untuk melindungi masyarakat, fokus utama APBN adalah penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan transfer ke daerah. Selain itu, menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan dan energi,pengendalian inflasi," kata Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat pada 1-3 Oktober 2026.

Media briefing mengedepankan tema "APBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Dalam APBN 2027, jelas Juda, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun.

Sedangkan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Alokasi anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp261,5 triliun.

Menurut Juda, pemerintah memperkuat program perlinsos karena prospek perekonomi tahun depan masih banyak tantangan. Pada saat yang sama, pemerintah harus menjaga agar perekonomian domestik dapat tumbuh lebih tinggi.

"Dari sisi global, risiko geopolitik mendorong kenaikan harga minyak yang memicu inflasi sehingga mendorong suku bunga tinggi. Kita mengasumsikan suku bunga akan tinggi dalam waktu yang lebih lama (higher for longer) dan penuh ketidakpastian," ujar Wamenkeu.

Sementara itu, Juda menilai kondisi perekonomian Indonesia hingga September 2026 masih cukup tangguh. Pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, inflasi terkendali di rentang target sasar 2,5 persen plus minus satu persen.

Pertumbuhan kredit mencapai dua digit 13,65 persen, neraca perdagangan dari Januari-Agustus 2026 surplus sebesar USD7,25 miliar. Indeks manufaktur (PMI) sudah kembali ke level ekspansi 52,4 dan cadangan devisa terjaga di USD146,5 miliar.

"Kinerja APBN juga on-track, baik dari sisi penerimaan, belanja dan defisitnya masih terkendali 0,93 persen dari PDB. Jadi pijakan kita cukup kuat untuk menuju tahun 2027 yang lebih menantang," kata Wamenkeu Juda Agung menutup keterangannya.