Rempang Dinilai Menjadi Catatan Penting bagi Tata Kelola Investasi Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Permasalahan Rempang dinilai menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam membenahi tata kelola investasi nasional. Persoalan yang muncul dinilai bukan sekadar konflik lahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, proyek investasi tidak seharusnya dipercepat. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah dan tata ruang harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Kasus Rempang memperlihatkan satu masalah besar. Yaitu investasi strategis didorong ketika persoalan agraria masih diperdebatkan," kata Iskandar dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.

Ia menilai persoalan di Rempang menunjukkan masih adanya tantangan dalam tata kelola investasi nasional. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Menurut Iskandar, Ombudsman RI telah menemukan sejumlah mal-administrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City. Temuan itu mencakup kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam proses pembangunan.

Ia mengatakan persoalan utama di Rempang bukan hanya menyangkut komunikasi dengan masyarakat. Namun, terdapat persoalan mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan investasi.

Karena itu, Iskandar meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan Rempang sebagai momentum pembenahan. Menurutnya, kepastian hukum harus dikedepankan sebelum proyek strategis dijalankan.

"Di titik itulah rakyat Rempang perlu melihat. Perihal ini terkait hukum sebagai alat meminta negara bertanggung jawab," ujarnya.

Ia juga menilai penyelesaian Rempang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penguatan mekanisme hukum, audit, dan pengawasan dinilai penting agar konflik serupa tidak terulang.

"Senjata hukum rakyat Rempang bukan kekerasan. Melainkan ketekunan menuntut kepastian dan keadilan," kata Iskandar.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan Rempang. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan investasi nasional.