Menteri PKP: Penyaluran KPP BSI Tembus 67 Persen dari Target Tahun 2026

  • 22 Mei 2026 06:10 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut penyaluran KPP BSI telah mencapai 67 persen dari target 2026
  • Pemerintah memberikan subsidi bunga KUR Perumahan bagi UMKM sektor perumahan melalui skema pembiayaan khusus
  • Menteri PKP menilai dukungan perbankan syariah penting memperkuat program perumahan rakyat pemerintah

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut dukungan sektor perbankan syariah terhadap program perumahan rakyat terus menunjukkan progres positif. Ia menyatakan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mencapai 67 persen dari target tahun 2026.

“Saya mendapatkan data dari Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan) sebagai penanggung jawab, bahwa targetnya tahun ini Rp1,2 triliun. Per hari ini sudah 67 persen atau Rp844 miliar,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut di Kantor BSI Pusat, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Maruarar mengatakan capaian tersebut menunjukkan dukungan kuat BSI terhadap program perumahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, KUR Perumahan menjadi salah satu instrumen penting mendukung program tiga juta rumah.

Menteri PKP mengungkapkan program tersebut juga memberikan subsidi bunga sebanyak lima persen bagi pelaku UMKM sektor perumahan. Adapun yang menjadi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut mencakup kontraktor, pengembang perumahan, hingga pemilik toko bangunan.

“Modalnya maksimal Rp10 miliar dan omsetnya maksimal Rp50 miliar, itu disubsidi bunganya. Kalau biasa pinjam 11 persen jadi 6 persen dan bisa sampai Rp20 miliar,” ucap Menteri Ara.

Ara menekankan skema tersebut dapat melahirkan masyarakat kelas menengah baru di berbagai daerah. Menurutnya dengan pembiayaan yang lebih rendah dinilai mampu mendorong pertumbuhan usaha sektor perumahan rakyat.

Selain dari sisi pembiayaan usaha, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah subsidi. Maruarar menyebut masyarakat dengan penghasilan tertentu dapat memperoleh pembiayaan tanpa jaminan.

“Dari segi demand-nya yaitu Rp 100 juta ke bawah itu tidak perlu jaminan. Inilah terobosan-terobosan Pak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya terus mendukung berbagai program pemerintah melalui sektor pembiayaan. Salah satu dukungan tersebut dilakukan melalui KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Tadi kita diskusi banyak tentang program-program pemerintah yang selama ini BSI juga ikut mendukung program pemerintah. Program pembiayaan, baik perumahan atau FLPP yang selama ini menjadi bagian penting dari BSI,” kata Anggoro.

Anggoro mengatakan pembahasan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyoroti rencana dukungan BSI terhadap sektor perumahan ke depan. Menurutnya, Menteri PKP turut memberikan masukan terkait daerah potensial pengembangan perbankan syariah.

Selain sektor perumahan, kata Anggoro, BSI juga mendukung sejumlah program pemerintah lainnya. “Kita insya Allah sampai akhir tahun akan terus mendukung program kerja pemerintah, terutama untuk perumahan rakyat,” ucap Dirut tersebut.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....