Badan Bank Tanah Siapkan 778 Hektare Lahan untuk Program Perumahan Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Bank Tanah (BBT) menyiapkan lahan seluas 778,95 hektare untuk mendukung program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan-lahan tersebut tersebar di 12 kabupaten di berbagai wilayah Tanah Air.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT, Perdananto Aribowo, Senin, 18 Mei 2026 di Jakarta. “Ini karena hak pengelolaan lahan (HPL) juga mendukung untuk program perumahan rakyat,” ujarnya.

Menurut Aribowo, tiga lokasi lahan berada di Sumatra dan lima lokasi berada di Jawa. Sisanya berlokasi di Penajam Paser Utara di Kalimantan, serta Poso, Sigi, dan Bolaang Mongondow di Sulawesi.

Aribowo menambahkan BBT juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ini dilakukan terkait pembangunan rumah MBR yang sudah berjalan di Kendal dan Batang, Jawa Tengah.

Menurut dia, penyediaan lahan merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lahan yang disiapkan juga telah memiliki peruntukan tata ruang untuk kawasan perumahan dan permukiman. Sehingga proses pengembangan dinilai lebih siap untuk ditawarkan kepada investor pengembang.

Aribowo menegaskan pembangunan rumah subsidi harus tetap memperhatikan kualitas bangunan. Menurut dia, hal ini penting agar masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Anggota Komisi II DPR, Aziz Subekti, menyoroti pentingnya penguatan struktur kelembagaan dan transparansi kerja BBT. Menurut dia, lembaga tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Aziz menegaskan cita-cita reforma agraria tidak boleh berhenti sebatas janji politik. Menurut dia, pelaksanaannya harus diwujudkan melalui sistem kelembagaan yang kuat dan profesional.

“Badan ini kalau saya lihat dari sejarah merupakan bagian dari janji politik Pilpres 2019,” ujarnya. Aziz menegaskan janji politik itu mulia karena terkait bagaimana negara mengakhiri ketimpangan tanah.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi persoalan nyata di masyarakat. “Karena itu, BBT harus mampu hadir sebagai instrumen negara yang menghadirkan keadilan agraria secara konkret,” ujarnya.