Pemerintah Perkuat Integrasi Data Perumahan untuk Percepat Penanganan Backlog

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk mempercepat penanganan backlog dan meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hunian sebagai bagian penurunan backlog perumahan nasional. Menurutnya salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah persentase bangunan tempat tinggal yang masih menggunakan atap berbahan asbes.

“Kalau mau cepat menurunkan angka backlog, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengganti atap asbes menjadi genteng. Khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta ,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 13 Mei 2026.

Pengukuran backlog perumahan tetap menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator backlog mencakup backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakhunian masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Selain backlog, indikator sektor perumahan juga mencakup jumlah rumah dari berbagai sumber pembiayaan pemerintah dan swasta. Sumber pembiayaan tersebut meliputi FLPP, BSPS, CSR, APBN, APBD, hingga Kredit Usaha Rakyat Perumahan.

Kementerian PKP menyebut masih terdapat sejumlah data program perumahan yang belum terintegrasi dalam sistem BPS. Data tersebut mencakup FLPP, BSPS, SMF, dan KUR Perumahan berbasis By Name By Address (BNBA).

Ke depan, integrasi data program perumahan akan diperkuat melalui mekanisme berbasis Application Programming Interface (API). Langkah tersebut dilakukan agar pembaruan data program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Selain sektor perumahan, indikator kualitas dasar permukiman seperti sanitasi layak dan akses air minum masyarakat juga diperhatikan. Kemudian, pemerintah turut membahas akses listrik dan rumah tangga yang masih mempraktikkan open defecation.

Sebagai bagian penguatan kolaborasi, BPS akan mengirimkan tautan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada balai Kementerian PKP. Data tersebut digunakan untuk memperbarui variabel keluarga dan individu penerima program bantuan perumahan.

BPS juga akan memberikan pelatihan pengisian cek DTSEN kepada tim balai Kementerian PKP seluruh Indonesia secara daring. Pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung melalui virtual pada 25 Mei 2026 mendatang.

Selain itu, BPS juga akan menyusun publikasi khusus Statistik Perumahan Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026. Publikasi tersebut rencananya diserahkan kepada Menteri PKP pada awal Agustus 2026.