RRI.CO.ID, Tangerang – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjamin tidak ada lagi pemotongan kuota ekspor gas. Menurut dia, pemerintah akan menghormati seluruh kontrak ekspor gas yang telah disepakati kontraktor kontrak kerja sama migas (KKKS).

Bahlil mengakui pada tahun lalu sempat terjadi dinamika terkait pemenuhan kontrak ekspor gas. Saat itu, pasokan LNG dalam negeri mengalami defisit karena melonjaknya permintaan.

Namun di sisi lain, pengelola wilayah kerja gas bumi terlanjur menjalin kontrak ekspor. Alasannya, pada saat perencanaan pengembangan, pasar dalam negeri diproyeksi belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk menunda sejumlah kargo LNG ekspor untuk memenuhi pasar domestik. Kini, menurut Bahlil, pemerintah setuju untuk mengekspor LNG yang sempat tertunda itu.

“Saya janji pada 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor,” ujarnya di Tangerang, Kamis 21 Mei 2026. Termasuk yang sudah dalam status kontrak untuk diekspor ke luar negeri.

Bahlil menegaskan pemerintah akan mencari solusi lain untuk memenuhi kebutuhan gas domestik tanpa mengganggu kontrak ekspor yang telah berjalan. Menurut dia, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mitra internasional terhadap Indonesia.

“Biarlah kami putar otak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya. “Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setuju untuk ekspor.”

Bahlil bahkan siap memberikan kepastian terkait pembeli jika KKKS tetap ingin mengembangkan potensi cadangan gasnya. Menurut dia, pemerintah bakal menyiapkan potensi pembeli gas dari beberapa sektor yang memang bisa menyerap dalam jumlah besar.

Sehingga diharapkan KKKS tidak ragu lagi untuk berinvestasi dan melanjutkan proyek. "Kalau susah dipasarkan di luar negeri, saya sudah minta PLN, PGN, dan beberapa perusahaan lain untuk membeli,” ujarnya.

Bahlil juga memastikan sektor hulu migas tidak akan terdampak kebijakan terbaru terkait ekspor komoditas sumber daya alam. “Bapak Presiden memutuskan peraturan tersebut tidak berlaku untuk sektor hulu migas,” ujarnya.

Sehingga, mekanisme bisnis dan ekspor migas tetap berjalan seperti biasa, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir. Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang pemberian insentif fiskal bagi proyek-proyek migas yang dinilai belum ekonomis.

Namun, Bahlil menegaskan insentif hanya diberikan untuk lapangan yang secara keekonomian memang membutuhkan dukungan pemerintah. “Kalau tidak bagus akan dibantu, tetapi kalau sudah bagus ya tahan-tahan sedikitlah,” ucapnya.