RRI.CO.ID, Jakarta – BPI Danantara mendirikan BUMN baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata kelola ekspor-impor komoditas strategis nasional. Perusahaan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas, mengatakan DSI akan menjalankan operasional dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026.

“Jadi dia akan berstatus resmi BUMN. Dia akan menjadi pihak tengah dalam proses ekspor ke luar negeri untuk beberapa komoditas,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Rohan menjelaskan pada fase awal DSI akan bertindak sebagai penilai sekaligus perantara transaksi ekspor komoditas strategis. Dalam skema tersebut, DSI berada di antara penjual dan pembeli.

“Fase pertama DSI ini akan menjadi fungsi penilai. DSI juga menjadi perantara antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor,” katanya.

Selanjutnya, pada tahap kedua, DSI akan berfungsi sebagai perusahaan perdagangan atau trader. Perusahaan akan membeli langsung komoditas dari eksportir domestik untuk dijual ke pasar internasional.

“Dia akan langsung membeli. Dia akan langsung sendiri menjual ke market internasional barang-barang ekspor ini,” ucapnya.

Menurut Rohan, DSI akan menjalankan transaksi sesuai harga pasar internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan praktik underinvoicing yang merugikan penerimaan negara.

Rohan menjelaskan risiko transaksi nantinya berada di tangan DSI. Perusahaan juga akan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk valuta asing.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, sebelumnya mengatakan pembentukan DSI merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor nasional melalui perusahaan tersebut.

“Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor. Karena itu kita mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia,” kata Pandu.

DSI juga diharapkan memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis. Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain kelapa sawit dan batu bara.

Menurut Pandu, DSI akan membantu optimalisasi pengelolaan devisa negara. Selain itu, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tata kelola perdagangan nasional.