RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena mendukung, arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna. Namun, ia menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada pelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah.

Samuel mengatakan Presiden telah menyampaikan perencanaan besar untuk pembangunan nasional. Meski demikian, implementasi kebijakan tetap menjadi tanggung jawab para pembantu presiden di lapangan.

“Saya pribadi tentunya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi perlu kita ketahui bahwa beliau Presiden Prabowo adalah pemimpin tertinggi di negeri ini,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurutnya, perencanaan pemerintah sudah berada di jalur yang baik. Namun, efektivitas kebijakan sangat ditentukan pelaksanaan para menteri, pejabat eselon, hingga direktur jenderal di masing-masing kementerian.

“Tentunya segala sesuatu itu sifatnya adalah perencanaan besar untuk negara ini. Perencanaannya baik, tapi kita perlu lihat nanti para pembantu beliau seperti para menteri dan lain-lainnya, eksekusinya seperti apa?,"katanya.

Samuel menegaskan DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena itu, Komisi VII DPR RI akan terus memantau implementasi program yang dijalankan pemerintah.

Ia juga mengingatkan kepala daerah harus ikut terlibat aktif mendukung program pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada presiden dan jajaran kabinet.

Samuel berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan. Dengan begitu, target kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di bawah tiga persen. Target tersebut disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

“Defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden Prabowo.

Presiden mengatakan pengendalian defisit menjadi bagian penting menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).