RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Minyakita merupakan produk dari skema Domestic Market Obligation (DMO). Karena itu, jumlahnya berbeda dengan minyak goreng komersial lainnya.

"Saya selalu sampaikan Minyakita itu minyak DMO itu, minyak yang didistribusikan atau mandatori karena adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain," ujar Budi saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Budi, Minyakita berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga minyak goreng di pasaran. Produk tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga ketika harga minyak goreng lain mengalami kenaikan.

"Sebenarnya Minyakita itu instrumen untuk stabilisasi harga. Fungsinya itu penyeimbang, agar kalau harga yang lain naik, ini menjadi penyeimbang. Fungsinya itu sebenarnya," kata Budi.

Budi mengatakan stok Minyakita secara nasional masih tersedia. Menurutnya, kendala utama saat ini berkaitan dengan distribusi ke wilayah Indonesia timur.

Pemerintah menyalurkan Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food. Distribusi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran ke daerah dengan jumlah distributor terbatas.

"Minyakita memang kalau di daerah Timur terutama Papua dan Maluku, memang tinggi. Tadi juga bulog sudah siap menyuplai," ucap Budi.

Kenaikan harga minyak goreng nasional disebut dipengaruhi kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia. Menurut Budi, harga minyak goreng nonsubsidi mengikuti pergerakan harga CPO.

Pemerintah memantau harga rata-rata nasional gabungan minyak curah, premium, dan Minyakita yang mencapai Rp19.000. Budi berharap harga kembali turun setelah kondisi pasar membaik.

"Memang kalau kita lihat seperti itu, karena di luar Minyakita pasti menyesuaikan dengan harga CPO yang sedang naik sekarang. Mudah-mudahan kalau semua sudah normal kembali, harga juga mulai turun," ujar Budi.