RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyorot tajam, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah menembus Rp.17.500.

Ketua DPP PDIP ini menilai, pelemahan rupiah dampak situasi ketidakpastian global yang tengah terjadi. Ia meminta, pemerintah dan Bank Indonesia waspadai agar kondisi tersebut tidak membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.

“Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan pemerintah dengan BI, jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk,” kata Puan saat melakukan konferensi persnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Terkait kondisi pelemahan nilai tukar rupiah ini, Puan menekankan, pemerintah harus mengantisipasi sejak awal. Jadi, tidak sebatas di tahun ini semata.

Kemudian, Puan mengaku, DPR juga akan segera membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Pembahasan KEM-PPKF ini, sebagai bagian dari penyusunan APBN 2027.

Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi momentum mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi fiskal ke depan. “Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KEM-PPKF yaitu APBN 2027," ucap Puan.

Lalu, Puan menegaskan, penting menjaga APBN yang dimiliki Indonesia dalam kondisi aman dan kuat. "Karena itu, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” ujar Puan.

Sebelumnya, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, siap dipanggil DPR RI. Yakni, guna membahas anjloknya nilai tukar rupiah yang tembus Rp17.500 per dolar AS.

Di satu sisi, Menkeu menekankan, bahwa itu bukanlah urusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam persoalan menjaga nilai tukar rupiah, hal itu tugas dari Bank Indonesia.

“Tapi kan kalau rupiah tuh urusan bank (BI). Saya terhadap urusan Kementerian Keuangan ya,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Purbaya juga mengatakan, dirinya belum mendapat pemberitahuan atau undangan dari pihak DPR. Namun ia menekankan, BI yang bertugas menjelaskan kenapa rupiah bisa terpuruk.

“Saya belum tahu, belum ada undangannya sampai sekarang, tapi saya siap. Kalau saya kan pasif di situ. Harusnya Bank Sentral saja yang menjelaskan kenapa,” ujar Pubaya.

Purbaya menekankan, BI hanya memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Karena tugas Bank Sentral hanya satu menurut undang-undang kan, menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Purbaya.