RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah akan mendorong sektor perdagangan dan investasi bukan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif bagi masyarakat Indonesia.

Penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktifitas menjadi penting di tengah kondisi global yang sangat dinamis seperti sekarang ini. Perjanjian dagang Indonesia dengan sejumlah negara diharapkan dapat mewujudkan harapan itu.

"Kami menjaga perjanjian perdagangan yang kuat dengan mitra seperti Kanada, Amerika Serikat dan negara-negara di Asia. Tujuannya untuk mendukung perdagangan global dan rantai pasok yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong pekerjaan layak, ” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, Rabu, 29 April 2026.

Dida menegaskan hal tersebut dalam "Seminar On Trade, Investment and Decent Work". Seminar itu diselenggarakan Kemenko Perekonomian dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta jelang peringatan Hari Buruh Internasional.

Kegiatan itu untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan perdagangan, investasi dan ketenagakerjaan dapat lebih terintegrasi. Sehingga tercipta pekerjaan layak, jaminan terhadap perlindungan hak-hak pekerja, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Untuk itu, kata Dida, pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga tahun 2029 mendatang.

Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh mengatakan, perdagangan dan investasi telah mendorong kemajuan ekonomi. Namun manfaatnya belum secara otomatis dirasakan oleh semua pihak.

“Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong kuat kemajuan. Namun keberhasilannya harus diukur dari kualitas pekerjaan yang diciptakan serta peluang yang dibuka bagi pekerja dan pelaku usaha," ujar Singh.

Melalui dialog, diharapkan ditemukan cara-cara praktis agar pertumbuhan menjadi lebih inklusif. 'Pada saat yang sama standar ketenagakerjaan diperkuat dan memastikan tidak ada yang tertinggal," ucap Singh.