RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kordinato bidang Perekonomian menyebut kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil di tengah tekanan global. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit nasional hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar 10,42 persen secara tahunan.

"Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal. Utamanya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja segmen korporasi, komersial, dan konsumer yang masih kuat. Kredit korporasi tumbuh 14,29 persen sebagai pendorong utama ekspansi.

Kredit konsumer tumbuh 13,97 persen, dan kredit komersial tumbuh sebesar 11,11 persen. Meski demikian, kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,57 persen.

"Kontraksi disebabkan dinamika global dan tekanan pada segmen usaha mikro," ucap Menko Airlangga. Ia menilai kontraksinya masih terkendali dan merupakan proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat dan produktif.

KUR, tambah Airlangga, menjadi instrumen utama Pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan UMKM. Karenanya pemerintah akan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, hingga Triwulan I 2026, KUR tumbuh sebesar 0,21 persen secara tahunan. Sedangkan baki debet KUR mencapai Rp522 triliun.

Kemenko Perekonomian juga menyebutkan, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang dimulai sejak Oktober 2025 juga tumbuh positif. Baki debet nya mencapai Rp15,76 triliun pada 31 Maret 2026. S

"Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh sebesar 3,23 persen. Mencakup KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya," ujar Menko Perekonomian.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM. Posisi NPL (kredit macet) UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.

Sementara itu, kualitas pembiayaan KUR terjaga dengan NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026. "Desain kebijakan KUR dengan dukungan penjaminan dan pertanggungan, menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko," kata Menko Airlangga.