RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam penataan dan rotasi jabatan lurah setelah satu tahun masa kepemimpinannya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin 5 Oktober 2026.
Munafri mengatakan, keberhasilan pemerintahan tidak lagi cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun besarnya serapan anggaran. Menurutnya, orientasi pemerintahan harus diarahkan pada hasil dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact. Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat," ujar Munafri.
Ia menekankan, perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Menurut Munafri, tidak ada model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus mampu menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Munafri memastikan evaluasi kinerja akan menjadi dasar dalam proses rotasi lurah. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian dan kondisi wilayah masing-masing.
Ia menegaskan, proses tersebut dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada intervensi maupun kepentingan personal. "Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu," tegasnya.
"Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini," sambung Munafri.
Evaluasi juga akan membandingkan data pencapaian kinerja lurah pada periode sebelumnya dengan capaian selama satu tahun terakhir.
"Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang," jelasnya.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat. "Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya," katanya.
Lurah Diminta Turun Langsung ke Masyarakat
Munafri juga meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan masyarakat dan tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayahnya. Ia mendorong pola pemerintahan yang kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan alternatif solusi, menetapkan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan. "Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing," ujarnya.
Dalam penanganan persoalan pedagang, kebersihan maupun penertiban, Munafri meminta pendekatan persuasif dan dialogis dikedepankan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat. "Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi," katanya.
Selain pelayanan publik, Munafri menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah sebagai representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat diminta menjaga kepercayaan publik dan tidak memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal.
Munafri juga menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah wilayah dan masyarakat. "Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama," tegasnya.
Karena itu, lurah diminta membangun komunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Munafri mengingatkan, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota.
Pemilahan Sampah Tetap Berjalan.
Munafri juga memastikan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan. Camat dan lurah diminta tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing. "Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan," tegasnya.
Hal serupa berlaku terhadap penertiban bangunan liar. Jajaran wilayah diminta tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan mengedepankan komunikasi dan pencarian solusi bersama masyarakat. Munafri menegaskan, keberhasilan berbagai program Pemerintah Kota Makassar sangat bergantung pada kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi aksi nyata di tengah masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....