Andi Sudirman Dorong Penguatan Hukum dan Kelembagaan Kehakiman

RRI.CO.ID, Makassar - Penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial (KY) menjadi salah satu perhatian dalam Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” yang digelar di Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi forum tersebut karena dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat pembahasan mengenai sistem hukum dan kelembagaan kehakiman.

Kegiatan yang digelar Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) itu berlangsung di Aston Hotel & Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyebut Sulsel memiliki posisi strategis sebagai penghubung kawasan Indonesia Timur, sekaligus daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

“Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sulsel selama ini dikenal sebagai hub Indonesia Timur dan memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu barometer Indonesia di luar Pulau Jawa,” ujar Andi Sudirman, dilansir dari ketrangan tertulisnya, Sabtu 3 Oktober 2026. Menurutnya, posisi tersebut membuat Sulsel tidak hanya penting dari sisi geografis, tetapi juga relevan sebagai tempat berlangsungnya diskusi mengenai penguatan kelembagaan negara.

Andi Sudirman mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung berbagai langkah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan negara. Dukungan tersebut, kata dia, harus diarahkan pada sistem yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum dan keadilan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum serta penguatan kelembagaan negara yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” jelasnya. Pernyataan tersebut menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan penting dari penguatan sistem hukum dan kelembagaan kehakiman.

Dalam konteks itu, keberadaan Komisi Yudisial menjadi bagian dari pembahasan yang dinilai penting untuk terus dikembangkan melalui ruang dialog publik. Forum tersebut secara khusus mengangkat penguatan kewenangan dan kelembagaan KY sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka, berintegritas, dan berkeadilan.

Gubernur Sulsel juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Yudisial RI yang telah memilih Sulawesi Selatan sebagai lokasi pelaksanaan diskusi publik tersebut. Ia berharap pembahasan yang berlangsung tidak berhenti sebagai pertukaran pandangan, tetapi dapat berlanjut menjadi gagasan yang dapat diterapkan dalam memperkuat sistem peradilan.

“Semoga diskusi publik ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan penegakan hukum, kelembagaan kehakiman, serta terwujudnya sistem hukum yang semakin berintegritas dan berkeadilan di Indonesia,” pungkasnya. Harapan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya hasil konkret dari forum yang membahas penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial.

Diskusi publik ini menjadi bagian dari ruang pembahasan mengenai bagaimana kelembagaan kehakiman dapat terus diperkuat di tengah kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan. Andi Sudirman menilai dukungan terhadap penguatan kelembagaan negara perlu terus berjalan seiring dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bagi Sulawesi Selatan, pelaksanaan diskusi mengenai Komisi Yudisial juga memperlihatkan peran daerah sebagai salah satu pusat kegiatan nasional di kawasan Indonesia Timur. “Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Sudirman, menegaskan kembali apresiasinya atas penyelenggaraan forum tersebut di Makassar.