Kemenkum Dukung Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Pranata Humas

RRI.CO.ID, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung proses verifikasi dan validasi usulan kebutuhan jabatan Pranata Humas (Prahum) di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya penataan jabatan fungsional kehumasan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Pranata Humas Kanwil Kemenkum Sulsel dalam rapat persiapan verifikasi dan validasi yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Hamid Awaluddin, Kamis (1/10/2026).

Rapat yang diinisiasi Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum tersebut menghadirkan tim Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberikan gambaran mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan kebutuhan jabatan Pranata Humas di lingkungan Kementerian Hukum. Tahapan ini menjadi kelanjutan setelah Kementerian Hukum menyelesaikan proses pemenuhan bukti dukung sebagai salah satu persyaratan pengusulan kebutuhan jabatan.

Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi dan validasi akan dilakukan secara daring dengan menggunakan metode wawancara kepada pemangku teknis kehumasan. Mekanisme tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kebutuhan, pelaksanaan tugas, serta dukungan terhadap jabatan Pranata Humas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Setelah seluruh rangkaian verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan, usulan kebutuhan formasi jabatan Pranata Humas selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendapatkan penetapan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan jabatan kehumasan dapat terpetakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan dukungannya terhadap proses tersebut. Menurutnya, kepastian terhadap kebutuhan jabatan Pranata Humas akan memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan karier para pemangku tugas kehumasan sekaligus membuka ruang bagi penguatan sumber daya manusia di bidang komunikasi publik.

“Ini merupakan langkah yang penting untuk memberikan kepastian karier bagi para pemangku kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum. Ketika formasi tersedia dan kebutuhan jabatan telah ditetapkan, kita juga dapat mendorong lahirnya talenta-talenta muda yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi organisasi,” ujar Meydi.

Meydi menambahkan, keberadaan jabatan Pranata Humas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan komunikasi publik di tingkat wilayah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kementerian Hukum untuk menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat melalui pengelolaan kehumasan yang semakin profesional.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, turut mendukung proses verifikasi dan validasi tersebut. Ia menilai penataan kebutuhan jabatan Pranata Humas merupakan bagian dari penguatan organisasi yang perlu didukung bersama, termasuk dengan memastikan pemangku kehumasan memiliki ruang pengembangan kompetensi dan karier yang jelas.

“Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung proses verifikasi dan validasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum. Kepastian formasi akan memberikan ruang bagi pengembangan karier sekaligus mendorong hadirnya talenta-talenta baru yang mampu memperkuat komunikasi publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat,” kata Andi Basmal.