RRI.CO.ID, Makassar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pemerintah desa meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di tengah pembatasan anggaran dana desa. Strategi tersebut diarahkan agar desa tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh saat wawancara di RRI Makassar program Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, Selasa, 22 September 2026 mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi desa untuk mengembangkan sumber pendapatan sendiri. Menurutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dikelola secara produktif agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Desa ini jangan hanya bergantung kepada dana yang ditransfer dari pusat. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah potensi kita yang ada di desa ini menjadi sebuah hal yang produktivitas,” ujar Kepala Dinas PMD Sulsel.
Ia menjelaskan, pemerintah desa juga perlu menyusun program dalam jangka panjang karena masa jabatan kepala desa kini mencapai delapan tahun. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pengembangan desa tematik, seperti desa penghasil kopi dan desa nelayan, sesuai potensi masing-masing wilayah.
Kepala Dinas PMD Sulsel menyebut, potensi desa di Sulawesi Selatan cukup beragam, mulai dari pisang, lada, bawang, hasil pertanian, perkebunan hingga perikanan. Potensi tersebut didorong untuk tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Kita mau supaya masyarakat ini bisa mengolah, jangan menjual barang mentah, tetapi dia bisa mengolah menjadi barang jadi. Contohnya pengolahan kopi melalui proses roasting dan pengemasan agar produk memiliki nilai jual lebih tinggi."
Pemberdayaan masyarakat, lanjutnya, tidak hanya menjadi tugas Dinas PMD, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Koperasi dan PKK, dalam mengembangkan UMKM serta kelompok usaha masyarakat di desa.
Kolaborasi juga diarahkan dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Salah satu praktik yang disebutnya adalah Desa Tukamasea, Kabupaten Maros, yang dinilai berhasil mengoptimalkan BUMDes. Menurutnya, pendapatan BUMDes desa tersebut telah mencapai lebih dari Rp1 miliar per tahun dan memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk melalui pemberian beasiswa.
“Desa Tukamasea ini sudah bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desanya sehingga bisa menghasilkan, berdampak kepada Pendapatan Asli Desanya. Dia bisa memberikan beasiswa kepada warganya karena pendapatan dari Badan Usaha Milik Desanya sudah bisa di atas satu miliar per tahun,” ungkapnya.
Untuk memperkuat pemasaran produk desa, Dinas PMD Sulsel mendorong kurasi produk UMKM, pendampingan, serta pemanfaatan fasilitas UPT Kemasan Disperindag. Pemerintah daerah juga didorong membuka peluang agar produk lokal dapat masuk ke jaringan ritel modern.
Sementara itu, terkait pengawasan penggunaan dana desa, Kepala Dinas PMD Sulsel mengatakan setiap desa memiliki mekanisme pengelolaan yang diawali melalui musyawarah desa, penyusunan RKPD, dan penetapan APBDes. Pengawasan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, termasuk Siskeudes, Jaga Desa, serta pengawasan oleh pemerintah daerah melalui inspektorat, dengan tujuan memastikan anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....