Pemkot Makassar Siapkan Sumur Bor untuk Solusi Jangka Panjang hadapi Kemarau

RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) Kekeringan dengan memperluas distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Hingga Kamis, 10 September 2026. pelayanan air bersih telah menjangkau 161 titik distribusi di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.

Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan berdasarkan data distribusi harian, sebanyak 13.573 kepala keluarga (KK) atau 33.641 jiwa menjadi sasaran layanan air bersih. "Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi," ujar Fadli.

Distribusi air bersih saat ini menjangkau delapan kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar. Kebutuhan air bersih tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman, tetapi juga perumahan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), hingga kawasan padat penduduk.

BPBD juga memperkuat sistem distribusi dengan menyiapkan 173 titik tandon air, di mana hingga saat ini 114 tandon telah disuplai. Keberadaan tandon dinilai penting agar air yang diangkut menggunakan mobil tangki dapat ditampung terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada masyarakat. "Pada prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota," kata Fadli.

Menurutnya, jumlah titik distribusi masih berpotensi bertambah seiring kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Untuk mempermudah pelayanan, masyarakat diimbau menyampaikan kebutuhan air bersih melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) agar proses verifikasi dan penyaluran lebih efektif.

Laporan juga dapat diteruskan melalui layanan darurat 112, aplikasi Lontara Plus, hotline BPBD Makassar 0815-5112-1112, maupun formulir daring distribusi air bersih yang telah disediakan pemerintah. Fadli menegaskan penanganan kekeringan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Damkarmat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, serta dukungan dunia usaha. "Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar," tegasnya.

Selain penanganan darurat, Pemkot Makassar juga menyiapkan solusi jangka panjang. Atas arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Dinas Pekerjaan Umum akan membangun sumur bor dalam di sejumlah wilayah terdampak sebagai upaya memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). "Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam," ujar Fadli.

Ia berharap pembangunan sumur bor dapat menciptakan sumber air mandiri di wilayah yang selama ini bergantung pada distribusi air bersih, sehingga persoalan kekeringan dapat ditangani secara lebih berkelanjutan. BPBD Makassar memastikan operasi TDB Kekeringan akan terus berjalan dengan prinsip cepat, tepat sasaran, dan memastikan air bersih sampai kepada masyarakat hingga kondisi darurat berakhir.