Kemenkum Sulsel Evaluasi Standar Operasional Prosedur Semester II

RRI.CO.ID, Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Semester II Tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Hamid Awaluddin, Lantai 2 Kanwil Kemenkum Sulsel, ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri.

Menurut Meydi Evaluasi SOP semacam ini merupakan langkah yang penting untuk memastikan setiap prosedur kerja tetap relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil. "Termasuk di dalamnya, memperbarui SOP yang sudah tak lagi sejalan dengan perubahan dasar hukum, maupun memperbaiki komponen-komponen yang dinilai kurang optimal, "ujar Meydi.

Dari hasil evaluasi kali ini, sejumlah SOP teridentifikasi perlu perbaikan dan penyesuaian, mulai dari SOP Penunjukan Plt/Plh, SOP Kenaikan Pangkat, SOP Harmonisasi, hingga berbagai SOP di Divisi Pelayanan Hukum dan unit lainnya. "Tak hanya soal perbaikan, rapat ini juga menyoroti kebutuhan SOP baru untuk layanan yang selama ini belum memiliki payung prosedur resmi, salah satunya SOP Peminjaman Ruangan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, namun penting untuk menjaga ketertiban pemanfaatan fasilitas kantor, "tambahnya.

Satu hal yang tak kalah krusial dibahas dalam rapat ini adalah rencana migrasi aplikasi SOP, dari domain lama esop.kemenkum.go.id menuju domain baru sop.kemenkum.go.id. Para admin aplikasi di lingkungan Kanwil pun diimbau untuk segera memverifikasi SOP yang masih berstatus "proses verifikasi", agar data bisa berpindah secara otomatis begitu migrasi berlangsung tanpa perlu repot menyusun ulang dari nol setelah aplikasi baru resmi digunakan.

Plh Kakanwil Andi Basmal, Kepala Divisi P3H, Heny Widyawaty meminta seluruh pegawai yang bertugas sebagai penyusun SOP untuk proaktif mengidentifikasi kebutuhan prosedur baru di unit kerja masing-masing. "Langkah ini penting agar setiap layanan, sekecil apa pun, memiliki payung SOP yang jelas dan bisa dijadikan acuan standar kerja bagi seluruh pegawai, "Selasa, 8 September 2026.

Rapat yang turut dihadiri Tim Penyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kanwil Kemenkum Sulsel ini menjadi pengingat bahwa tata kelola administrasi yang rapi merupakan fondasi penting agar pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan konsisten, dan sesuai koridor yang berlaku.