Polemik Desil: Data Sosial Ekonomi Harus Tepat Sasaran

RRI.CO.ID,Makassar – Pembagian desil dalam data sosial ekonomi masyarakat belakangan menjadi perhatian dan menimbulkan polemik. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan mengapa dirinya masuk dalam desil tertentu, sementara kondisi ekonomi yang dirasakan sehari-hari dianggap tidak sesuai dengan hasil pendataan.

Persoalan ini penting dipahami karena data desil menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pembahasan mengenai persoalan tersebut mengemuka dalam program Dialog Interaktif RRI Makassar bertajuk “Polemik Pembagian Desil”, yang dipandu Arfan Yusri, dengan menghadirkan Papintana, S.Si., Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sulsel sebagai narasumber.

Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif, yang dibagi ke dalam sepuluh kelompok sesuai arahan presiden. Papintana menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil bukanlah sebuah predikat yang secara sederhana menentukan seseorang kaya atau miskin.

Penentuan posisi desil dilakukan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi yang diperoleh dari proses pendataan dan kemudian diolah secara statistik. “Desil itu bukan sekadar label miskin atau tidak miskin, tetapi pengelompokan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,BPS hanya bertugas menyediakan data bukan menentukan siapa yang akan masuk ranking ke setiap Desil tersebut,hasil akhir dari sistem yang akan merangkingnya kemudian,hasilnya pun akan terupdate setiap tiga bulan sekali,” jelas Papintana.

Ia menambahkan, penilaian kondisi sosial ekonomi tidak hanya didasarkan pada penghasilan seseorang. Berbagai karakteristik rumah tangga dapat menjadi bagian dari indikator yang digunakan, termasuk kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset serta aspek sosial ekonomi lainnya.

Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi kehidupannya tidak sesuai dengan posisi desil perlu memahami bahwa pengelompokan dilakukan dengan melihat kondisi secara lebih luas. Polemik juga muncul karena sebagian masyarakat menganggap masuk dalam desil tertentu secara otomatis menentukan apakah mereka akan memperoleh bantuan pemerintah atau tidak.

Menurut Papintana, anggapan tersebut perlu diluruskan. “Desil merupakan salah satu dasar untuk melihat kondisi sosial ekonomi. Untuk penetapan penerima suatu program, tetap harus melihat kriteria dan ketentuan dari program tersebut.Masyarakat pun berhak melakukan sanggahan dengan melaporkan secara mandiri di system aplikasi cek bansos atau melalui laporan ke kantor desa atau kelurahan serta camat setempat untuk dilakukan pemutakhiran data Kembali,” ungkapnya.

Keakuratan data menjadi sangat penting karena kebijakan pemerintah, terutama program perlindungan sosial, membutuhkan informasi yang tepat untuk menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dengan memberikan informasi yang benar serta aktif melaporkan apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Masyarakat diharapkan tidak lagi melihat desil sebagai sebuah label yang melekat pada status ekonomi seseorang. Desil merupakan alat statistik untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur. “Dengan data yang akurat, transparan dan terus diperbarui, pemerintah diharapkan dapat menjalankan berbagai program secara lebih tepat sasaran, sementara masyarakat dapat memahami posisi datanya dan menggunakan mekanisme yang tersedia apabila terdapat ketidaksesuaian,”tutupnya.