Narkoba Ancam Bonus Demografi Sulsel, Pemprov Dorong Kolaborasi

RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melihat penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu ancaman yang dapat mengganggu kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Ancaman tersebut dinilai perlu dihadapi secara bersama karena dampaknya tidak hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga masa depan pembangunan daerah.

Asisten I Pemprov Sulsel, Ishaq Iskandar, mengatakan pencegahan narkoba harus dilakukan secara masif dan tidak berhenti pada kegiatan sesaat. Menurutnya, lingkungan keluarga, sekolah, kampus hingga masyarakat perlu menjadi bagian dari benteng pertama untuk melindungi generasi muda.

“Pencegahan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kita harus mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus sampai masyarakat,” ujar Ishaq Iskandar, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional yang diselenggarakan Ganas Annar MUI Sulsel, Jumat 21 Agustus 2026.

Ia menilai pendidikan tentang bahaya narkoba juga perlu dikenalkan sejak usia dini dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak dan remaja. Pengetahuan tersebut penting agar generasi muda mampu mengenali risiko sekaligus memahami berbagai modus yang digunakan dalam peredaran narkoba.

“Anak-anak dan generasi muda harus memiliki pemahaman yang cukup tentang narkoba. Mereka perlu dibekali kemampuan untuk mengenali berbagai modus peredaran narkoba agar tidak mudah menjadi korban,” katanya.

Menurut Ishaq, persoalan narkoba tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum karena penyalahgunaannya berkaitan dengan banyak aspek kehidupan. Karena itu, Pemprov Sulsel mendorong pola penanganan yang menyatukan berbagai kekuatan dengan pendekatan dari pencegahan hingga penindakan.

“Ini bukan masalah yang tunggal, tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Semua harus terlibat dalam gerakan bersama, kolaborasi harus dilaksanakan secara intens dan terus-menerus, tidak sektoral atau ego sektoral, dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir.”

Penguatan kolaborasi tersebut terus didorong melalui jejaring bersama berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki peran dalam pencegahan narkoba. Ishaq menyebut BNNP, pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian Agama, institusi pendidikan dan kesehatan hingga TNI-Polri menjadi bagian penting dari jejaring tersebut.

“Jejaring ini harus terus diperkuat karena masing-masing memiliki peran yang berbeda. Ketika semua bergerak dalam satu arah, upaya pencegahan narkoba akan menjadi lebih kuat,” ungkap Ishaq.

Pemprov Sulsel juga melihat organisasi keagamaan dan kepemudaan memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan antinarkoba secara lebih dekat kepada masyarakat. Pendekatan melalui tokoh agama, komunitas dan kelompok pemuda dinilai dapat membantu membangun kesadaran dari lingkungan paling dekat dengan generasi muda.

“Organisasi keagamaan dan kepemudaan juga sangat penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pesan pencegahan narkoba bisa disampaikan dengan pendekatan yang lebih mudah diterima,” jelasnya.

Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menjaga potensi bonus demografi Sulawesi Selatan. Generasi muda yang sehat dan produktif dinilai menjadi modal penting agar bonus demografi benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Jangan sampai bonus demografi justru menjadi persoalan karena generasi mudanya terpapar narkoba. Kita harus memastikan mereka tumbuh sehat, produktif dan mampu menjadi kekuatan pembangunan Sulawesi Selatan,” tegas Ishaq.

Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, Pemprov Sulsel berharap upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih konsisten dari hulu hingga hilir. Gerakan bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus menjaga generasi muda Sulsel dari ancaman narkoba.