RRI.CO.ID, Makassar – Fenomena geng motor dan aksi balapan liar masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas di Sulawesi Selatan. Penanganannya dinilai membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari keluarga, pemerintah, lembaga pendidikan hingga aparat penegak hukum.

Patarai A. Burhan GS., S.Sos., M.M., Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan keberadaan geng motor tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Geng motor ini memang sangat meresahkan kita semua, termasuk orang tua,” ujar Patarai dalam program Kiprah Sulawesi Selatan Pro 1 RRI Makassar, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, upaya pencegahan perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak. Orang tua juga perlu memastikan anak memiliki kelengkapan berkendara, termasuk surat izin mengemudi dan kendaraan yang memenuhi ketentuan.

Patarai menyebut sebagian anggota geng motor ditemukan tidak memiliki surat izin mengemudi maupun kelengkapan identitas kendaraan yang jelas. Penggunaan knalpot yang mengganggu serta aktivitas berkendara yang membahayakan pengguna jalan juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. “Rata-rata mereka-mereka ini tidak punya surat izin mengemudi. Kendaraannya tidak jelas nomor plat polisinya,” katanya.

Ia menjelaskan, penanganan geng motor membutuhkan koordinasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas. Forum tersebut melibatkan kepolisian, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, akademisi, Jasa Raharja, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Patarai menegaskan, apabila aktivitas geng motor telah mengarah pada tindakan kriminal, penanganannya menjadi kewenangan aparat kepolisian. Sementara Dishub berperan dalam aspek keselamatan, edukasi, serta pengelolaan lalu lintas.

Di sisi lain, Dishub Sulsel terus mendorong edukasi keselamatan berlalu lintas kepada generasi muda melalui sekolah dan berbagai kegiatan kepeloporan keselamatan. Keterlibatan pemerintah hingga tingkat kelurahan dan desa juga dinilai penting untuk mencegah remaja terlibat dalam aktivitas yang membahayakan diri maupun pengguna jalan lainnya. “Kami butuh edukasi kepada masyarakat, kepada remaja, kepada pemuda melalui lembaga pendidikan dan juga peran mulai dari pemerintah, kelurahan, desa,” ujarnya.

Patarai berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus menekan aktivitas geng motor dan balapan liar di Sulawesi Selatan. Menurutnya, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama sehingga jalan raya dapat menjadi ruang yang aman bagi seluruh masyarakat.