RRI.CO.ID,Makassar – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) UIN Alauddin Makassar menorehkan capaian baru setelah Presiden Mahasiswa, Aqil Abdan Syakuran, terpilih sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi BEM SI Kerakyatan dalam Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan yang berlangsung di Jambi. Amanah tersebut dinilai memperkuat posisi UIN Alauddin Makassar dalam gerakan mahasiswa tingkat nasional sekaligus membuka ruang lebih besar untuk mengawal berbagai isu strategis di Sulawesi.

Munas BEM SI Kerakyatan mempertemukan delegasi dari 15 wilayah koordinasi se-Indonesia. Dalam forum tersebut, delegasi UIN Alauddin Makassar terdiri atas Presiden Mahasiswa Aqil Abdan Syakuran, Sekretaris Jenderal DEMA-U Saldiansyah Rusli, dan Wakil Presiden Mahasiswa Raffi Farid Amar Pratama.

Terpilihnya Aqil sebagai Korwil Sulawesi menjadi amanah baru bagi DEMA-U UIN Alauddin Makassar untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Sulawesi. Langkah ini diharapkan memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Aqil Abdan menegaskan bahwa kepemimpinannya akan diarahkan untuk mempererat sinergi antarkampus sehingga gerakan mahasiswa memiliki arah perjuangan yang sama dalam mengawal kepentingan masyarakat Sulawesi. "Kami akan bersinergi dengan seluruh kampus di Sulawesi untuk mempersatukan kekuatan dalam mengawal isu-isu kedaerahan. Masih banyak persoalan di Sulawesi yang membutuhkan perhatian serius dan harus diperjuangkan bersama," ujarnya saat di konfirmasi Minggu,2 Agustus 2026.

Menurutnya, posisi Koordinator Wilayah bukan sekadar jabatan organisasi, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi, merumuskan gagasan, serta menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. "Ini adalah langkah taktis untuk menjaga soliditas pergerakan mahasiswa di Sulawesi sekaligus menghadirkan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah," katanya.

Aqil juga menegaskan BEM SI Kerakyatan harus mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat nasional. "Kami ingin memastikan suara masyarakat Sulawesi tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan di pusat," tutupnya.