RRI.CO.ID, Makassar - Program Wajib Belajar atau Wajar di Kabupaten Jeneponto terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, H. Muhammad Ahmad Jailani, saat mengikuti kegiatan Pengembangan Strategi Penuntasan Wajar sesuai kondisi daerah yang digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat penuntasan Wajar sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Menurut H. Muhammad Ahmad Jailani, strategi yang dibangun harus mampu menjawab tantangan pendidikan yang berbeda di masing-masing wilayah agar hasilnya lebih efektif.

Dalam forum tersebut, H. Muhammad Ahmad Jailani menegaskan kesiapan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto dalam memperkuat sinergi bersama berbagai pihak. "Kemenag Jeneponto siap berkolaborasi dan mendukung strategi penuntasan Wajib Belajar serta pencegahan Anak Tidak Sekolah. Sinergi lintas sektor sangat penting agar setiap anak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujarnya dalam keterangannya, Minggu 2 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, keberhasilan program Wajar tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi yang dibangun melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga Kelompok Kerja PAUD. H. Muhammad Ahmad Jailani menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut akan memperkuat pelaksanaan Wajar sekaligus mempercepat penanganan persoalan Anak Tidak Sekolah di Jeneponto.

Menurutnya, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan melalui satuan pendidikan madrasah yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang setara.

H. Muhammad Ahmad Jailani juga menekankan bahwa strategi penuntasan Wajar harus mempertimbangkan kondisi sosial, geografis, serta potensi yang dimiliki setiap daerah. "Strategi penuntasan Wajib Belajar perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kondisi setiap daerah," katanya, seraya berharap pendekatan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jeneponto. Dengan semakin sedikitnya anak yang putus sekolah, peluang daerah untuk menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan pembangunan akan semakin besar.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta didorong untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pendidikan. H. Muhammad Ahmad Jailani menegaskan bahwa kolaborasi yang berkelanjutan merupakan kunci agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Pengembangan Strategi Penuntasan Wajar di Sulawesi Selatan menjadi momentum mempererat koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan Wajib Belajar dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Hasil pertemuan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nyata di Kabupaten Jeneponto sehingga semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.