RRI.CO.ID, Makassar – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar terus memantapkan langkah sinergis bersama pemerintah daerah dan masyarakat guna meningkatkan Indeks Kota Toleran (IKT). Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola kerukunan kota yang inklusif serta berkelanjutan.

Ketua FKUB Kota Makassar, Arifuddin Ahmad dalam Program Moderasi Beragama Pro 1 RRI Makassar pada Selasa, 28 Juli 2026, menegaskan bahwa capaian indikator kerukunan tidak dapat diwujudkan jika lembaga berjalan secara mandiri. Peningkatan Indeks Kota Toleran dan IKUB itu tidak bisa kita wujudkan hanya dengan berjalan sendiri, melainkan harus melakukan kolaborasi.

“Interaksi yang terjadi antar umat agama yang beragam ini itu perlu diatur, perlu dibina. Dan tentu saja kita semua mengharapkan bahwa hidup damai, berdampingan, hidup rukun adalah cita-cita bersama,” jelas Arifuddin.

Dikatakan, kebebasan beribadah merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin langsung oleh undang-undang. Namun, ketika pelaksanaan ibadah tersebut bersinggungan dengan ruang publik, interaksi antarumat beragama wajib dikelola dengan bijak demi menjaga perdamaian bersama.

Pihak FKUB Kota Makassar kini tengah menyusun rancangan regulasi inklusif untuk diajukan secara resmi kepada Pemerintah Kota Makassar. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum yang adaptif dalam merespons berbagai dinamika sosial masyarakat urban yang makin beragam.

Guna mencegah potensi gesekan di tingkat tapak, FKUB bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Kementerian Agama. Selain penguatan regulasi, FKUB Makassar juga mendorong pembentukan Kelurahan Kerukunan serta program edukasi di jalur pendidikan formal.

Sinergi yang berkesinambungan ini diharapkan mampu melahirkan roadmap kolaborasi kerukunan yang berdampak nyata bagi seluruh warga Kota Makassar. FKUB optimistis bahwa pencapaian peringkat kota toleran akan meningkat seiring hadirnya rasa aman dan damai di tengah masyarakat.