Wali Kota Makassar Tekankan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan

RRI.CO.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efektif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran. Hal tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.

Munafri yang akrab disapa Appi menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. "APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur. Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan.

"Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," tegas Appi.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, kata dia, harus lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya memenuhi kebutuhan internal organisasi.

Selain itu, Appi mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan APBD dapat diatasi melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.

"Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal," ungkapnya.

Melalui forum tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.