RRI.CO.ID, Makassar – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, meminta Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara Makassar, Sabtu 25 Juli 2026.

Fatoni mengungkapkan realisasi pendapatan Kota Makassar telah mencapai 48,85 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Namun, realisasi belanja daerah baru mencapai 34,35 persen, sehingga masih berada di bawah rata-rata nasional.

"Tingginya pendapatan yang tidak diikuti dengan realisasi belanja yang seimbang menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan. Artinya uang yang tersimpan di kas daerah masih cukup banyak," kata Fatoni.

Menurutnya, APBD yang telah direncanakan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak segera direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat. Fatoni menegaskan pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar urusan administrasi.

Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus dipahami oleh setiap kepala perangkat daerah. "Anggaran adalah energi untuk menjalankan program-program pemerintah. Karena itu mari kita mulai dari perencanaan, kemudian dianggarkan, dilaksanakan, lalu diawasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip money follow program, yakni anggaran harus mengikuti program prioritas yang disusun berdasarkan visi-misi kepala daerah dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengulang kegiatan tahun sebelumnya. Menurut Fatoni, kepala OPD harus terlibat aktif dalam penyusunan program dan memahami arah pembangunan daerah.

Sementara Bappeda berperan mengonsolidasikan perencanaan dan Sekretaris Daerah melakukan supervisi terhadap seluruh program OPD. Selain itu, Fatoni menekankan penerapan prinsip money follow function, yakni penganggaran harus disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Di sisi pendapatan, ia menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar masih dapat dioptimalkan melalui evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum maksimal. Fatoni juga menyoroti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, terutama proyek fisik.

Ia mendorong Pemkot Makassar memanfaatkan mekanisme lelang pra-DIPA setelah KUA-PPAS disepakati agar kontrak dapat ditandatangani lebih awal pada awal tahun anggaran. Selain itu, ia meminta momentum APBD Perubahan dimanfaatkan untuk mengevaluasi target pendapatan dan belanja agar tetap realistis serta menjaga kondisi APBD tetap sehat.

"APBD yang sehat dimulai dari target pendapatan yang realistis. Jangan belanja dinaikkan tanpa memperhitungkan kemampuan pendapatan karena dapat memicu defisit," tutur Fatoni.

Ia juga mengingatkan agar pembayaran kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun karena berisiko menghambat pelaksanaan pekerjaan dan menurunkan kualitas belanja daerah. Menurutnya, koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi kunci dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD Kota Makassar.